Ribuan mahasiswa se-Solo Raya melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Aksi berlangsung damai dan nota kesepakatan antara ketua DPRD dan massa aksi berhasil ditandatangani.
Gedung DPRD Surakarta (8/9) digeruduk ribuan mahasiswa se-Solo Raya. Aksi yang digelar sebagai pernyataan sikap menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akhir-akhir ini menimbulkan keresahan di masyarakat.
Sebelumnya pemerintah pusat menetapkan kenaikan harga BBM pada Sabtu, (3/9) pukul 14.30 WIB. Harga BBM jenis pertalite yang semula Rp7.650 menjadi Rp10.000 dan diikuti kenaikan harga bahan pokok.
“Kenaikan harga BBM yang membuat masyarakat sulit, kemudian secara kebijakan tarikannya lebih ke tarikan politis dan elitis. Sehingga dari situ secara dampak domino perekonomian juga terdampak,” ungkap Shoffan Mujahid (8/9).
Aksi berlangsung damai mulai pukul 12.30 hingga 14.30 WIB. Titik kumpul massa aksi berlokasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan massa berjalan kaki menuju kantor DPRD Surakarta. Pergerakan diinisiasi oleh Solidaritas Perlawanan Rakyat Solo Raya (Sodara), buruh, BEM Se-Solo Raya, dan organisasi mahasiswa di antaranya HMI, PMII, GMNI, KAMMI, LMND, IMM, dan lainnya.
Shoffan Mujahid mengatakan jumlah mahasiswa UNS yang mengikuti aksi berjumlah sekitar 800 orang dari semua fakultas di UNS. Massa aksi memiliki 1 koordinator universitas dan 1 koordinator fakultas.
Beberapa perwakilan massa aksi berorasi dengan tertib. Sekitar pukul 2, ketua DPRD Surakarta, Budi Prasetyo datang menemui perwakilan massa. Diskusi berlangsung di gerbang gedung DPRD Surakarta dan berakhir dengan kesediaan ketua DPRD Surakarta dan 3 wakilnya menandatangani nota kesepakatan.
Nota kesepakatan ditandatangani oleh BEM se-Solo Raya, 3 Wakil Ketua DPRD Surakarta, Ketua DPRD Surakarta, dan seluruh elemen Sodara. Dalam nota kesepakatan tersebut Sodara menyatakan 4 sikap yaitu menolak kenaikan harga BBM, meminta pemerintah menyediakan dan mengendalikan harga bahan pokok, menunda proyek strategis nasional, dan menuntut revisi pasal-pasal karet RKUHP.
“Harapannya dengan adanya kita demo di sini, dari DPRD Kota Surakarta sendiri dapat mewakili aspirasi kita terkait dengan penolakan ini biar sampai ke Presiden Jokowi, apalagi tanah air ini kan, tanah Kota Solo ini kan dulunya yang megang juga Jokowi, Jokowi juga lahir di sini dan sekarang yang megang juga anaknya Jokowi. Pasti kontribusinya pasti juga bisa lebih.” Ungkap Fafa (8/9).
Fiki_
Anisah_
