lpmmotivasi.com- Mahasiswa yang mengikuti KKN periode Juli-Agustus 2019 menuai kebingungan, pasalnya informasi yang dikeluarkan oleh pihak LPPM dirasa cukup mendadak. Salah satuanya adalah perubahan jadwal akhir pembayaran KKN dari informasi awal akhir Mei kemudian maju menjadi tanggal 5 Mei. “Kebanyakan temen-temenku pada ngeluh. Masa iya kita hari ini bilang ke orangtua langsung minta Rp.1.200.000 besok dikasih, lha emang orangtua ku gunting uang sendiri gini…gini…. Maksudnya banyak yang ngeluh gitu loh masalah pembayaran-pembayaran itu.” Ujar Mesi, mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran, FKIP angkatan 2016. (10/05/2019)
Selain masalah jadwal pembayaran, Bimo, mahasiswa Fakultas Pertanian angkatan 2016 mengungkapkan bahwa website KKN sering error. Ini menyebabkan kesalahan fatal seperti salah input kode booking bahkan salah input ke KKN regular. “Awalnya gak terima LPPM-nya gak mau ambil pusing, saya langsung disuruh pulang ‘percuma mas gabisa udah banyak yg kesini’. Sampe sore di LPPM perjuangin itu doang buat ketemu ketua bidang KKN-nya Pak Rahayu itu.” (02/05/2019)
Beberapa mahasiswa sudah sempat melapor terkait kendala-kendala yang dialami kepada pihak LPPM, tetapi jawaban yang mahasiswa terima tidak sesuai yang diharapkan. Pihak LPPM selalu mengalihkan mahasiswa yang bertanya kepada pihak lain. Penjelasan yang diberikan LPPM tidak membantu mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahannya. “Mereka itu lempar-lemparan terus bilang tunggu aja di website, bilang gitu terus.” Tutur Vio, mahasiswa Ilmu Hukum, FH yang akan menjalani KKN bulan Juli-Agustus. (07/05/2019)
Irma, mahasiswa Sejarah, FIB angkatan 2015 mengungkapkan bahwa pada KKN di tahunnya tidak ada kendala seperti website yang sulit di akses. Irma juga mengungkapkan kendala yang dulu dialaminya adalah terkait dengan informasi yang kurang jelas. Seperti masalah pembayaran KKN yang awalnya Rp.1.200.000 kemudian muncul pengumuman jika pembayaran KKN berubah menjadi Rp.1.500.000 kemudian turun menjadi Rp.1.300.000. Kenaikan jumlah pembayaran KKN disebabkan karena biaya listrik dan biaya-biaya lain yang naik.
Diketahui bahwa pembayaran KKN sejumlah Rp.1.200.000 dibayarkan mahasiswa melaui bank BNI. Simpang siur pembayaran yang harus menggunakan tabungan atau ATM pun membuat mahasiswa bertanya-tanya. Mesi menjelaskan bahwa memang ada peraturan yang mengharuskan pembayaran KKN melalui buku tabungan dikarenakan harus melampirkan scan halaman depan. Namun, ketika Mesi melakukan pembayaran via transfer dengan mengumpulkan m-banking, pihak bank BNI sendiri tetap menerima pembayaran yang Mesi lakukan.
“Harapan untuk LPPM ke depan, jangan suka ngasih info dadakan dan beda-beda. Soalnya aku paling kecewa ya itu, yang daftar KKN itu kan satu angkatan se-UNS, kalau bisa ngasih info itu yang jelas.” Ungkap Vio
Lulun Safira
Rida Yure
