Di masa pandemi ini, Indonesia dihadapkan dengan banyak kenyataan pahit. Mulai dari, jumlah pengangguran yang begitu banyak, tingkat kemiskinan yang terus meningkat, hingga harga pangan yang melonjak. Kebijakan pemerintah yang diharapkan para masyarakat dapat membantu merubah keadaan menjadi lebih baik. Kebijakan pemerintah tentang impor beras menjadi polemik di berbagai media massa. Kebijakan ini dirasa kurang menguntungkan para petani Indonesia. Impor beras dapat menurunkan harga jual gabah para petani. Seharusnya pemerintah lebih mengoptimalkan produksi dalam negeri. Karena kebijakan impor akan menghancurkan harga pasar produk pertanian. Dikutip dari harian kompas.com, petani di Desa Bumi Sari, kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan menjelaskan bahwa harga jual gabah semakin turun saat panen raya dan pada saat yang sama harga pupuk bersubsidi justru naik.
Kebijakan impor beras harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Sebaiknya, pemerintah menambah anggaran untuk membeli hasil panen para petani Indonesia daripada harus mengimpor beras. Masih terdapat hasil panen para petani yang menumpuk karena tidak terserap pasar. Hal ini sangat merugikan para petani karena hasil panen yang menumpuk membuat para petani tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Dikutip kompas.com, pemerintah Poso, Sulawesi Tengah, melalui Dinas Pertanian setempat mengatakan sekitar 3.000 ton beras petani saat ini hanya tertumpuk di Gudang penggilingan karena tidak terserap pasar.
Seharusnya pemerintah Indonesia memerhatikan kesejahteraan para petani dan mendukung produksi dalam negeri. Impor boleh dilakukan jika dirasa hasil produksi dalam negeri kurang serta impor harus dilakukan di waktu yang tepat. Tidak di waktu sekarang ini di mana petani mulai panen, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan untuk impor beras yang dampak tidak mengenakkan bagi para petani.
Dari kutipan kompas.com data BPS menyebutkan bahwa potensi beras sepanjang Januari-April 2021 akan mencapai 14,54 juta ton, naik 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan periode di tahun 2020 yang sebesar 11,46 juta ton. Dengan begitu, impor beras dirasa kurang tepat dan banyak masyarakat yang mengharapkan pemerintah dapat mengoptimalkan produksi dalam negeri terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan impor beras.
Kebijakan ini dikeluarkan saat menjelang panen raya, masyarakat beranggapan bahwa pemerintah tidak mempunyai simpati kepada para petani. Di kutip dari ccnindonesia.com puncak panen raya musim tanam Oktober-Maret 2020 adalah Maret-April 2021. Potensi gabah kering giling (GKG) Januari-April mencapai 25,37 ton atau setara dengan 14,54 juta ton beras naik 3 juta ton dibandingkan periode yang sama 2020. Kebijakan pemerintah sangat terburu-buru yang mengakibatkan polemik di masyarakat. Dari data yang diperoleh, kebijakan impor beras dirasa kurang tepat di masa sekarang ini, yang dikhawatirkan para petani ialah ketika impor beras tetap dilakukan pasokan beras akan berlebih. Jika hal ini terjadi, maka harga jual panen padi petani bisa menjadi sangat tertekan.
Selvia_
Sumber foto: mediaumat.news
