Membahas politik di Indonesia memang tidak ada habisnya. Siapa yang memegang kekuasaan dialah yang menang. Belakangan ini sedang ramai masalah wisatawan Cina yang terlampau banyak, reklamasi dan bahkan masalah agama atau sara. Ini semua tidak jauh dengan politik. Ketika kita menelaah lebih dalam, masalah-masalah yang terjadi di Indonesia berawal dari politik. Bagaimana tidak, pemerintahan sekarang lebih condong untuk bekerja sama dengan perusahaan asing yang rata-rata berasal dari perusaan Cina. Contoh saja kita ambil kebijakan reklamasi dan kereta layang di Jakarta. Dalam berita-indoterkini mengungkapkan bahwa masalah penerimaan dana untuk Ahok, Gubernur DKI Jakarta yang diberikan oleh Ibu Megawati memang benar adanya.
Desas-desus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menerima uang Rp 10 Triliun, mulai tampak titik terangnya. Seorang pengusaha keturunan Tionghoa yang ditemui informan indonesiapolicy.com menyatakan info tersebut valid. Ceritanya, pulau hasil reklamasi, Pulau G sudah dijual ke Hongkong. Dari kepulauan yang sudah diserahkan Inggris ke Republik Rakyat Cina (RRC), pengusaha Pulau G, Agung Podomoro Land (PT.Wisesa) yang dimiliki Sugianto Kesuma alias Aguan, diperoleh dana segar sekitar Rp 40 Triliun dari lembaga keuangan disana.
Dalam berita tersebut bagaimana masyarakat tidak beranggapan bahwa memang sudah banyak pulau-pulau yang di jual ke Cina. Perusahaan mana yang ingin berinvestasi besar apabila tidak mendapatkan imbalan yang setimpal. Terlebih lagi kita melihat pekerja-pekerja justru diambil juga dari warga Cina. Ini justru semakin membuat rakyat miskin dan hanya menambah beban negara. Untuk apa melakukan reklamasi yang jelas-jelas mengeluarkan dana besar dan merugikan rakyat sekitar sedangkan masih banyak masalah negara yang belum terselesaikan. Apalagi membahas kereta layang yang dibangun di Jakarta. Untuk perjalanan jabodetabek sudah memiliki kereta listrik yang sudah sangat memudahkan masyarakat. Sebagai masyarakat biasa, hanya ingin pembangunan yang berguna dan benar-benar untuk rakyat. Lebih baik lakukan pemerataan daerah, memajukan pendidikan dan menstabilkan perekonomian negara daripada hanya menghambur-hamburkan uang untuk pembangun yang tidak penting dan malah merugikan rakyat. Dan untuk warga Cina yang justru menjadi pekerja di Indonesia lebih baik di tindaklanjuti dan tegaskan keberadaannya. Jumlah pengangguran di Indonesia setiap tahunnya meningkat.
Lebih baik memanfaatkan sumber daya manusia di Indonesia sebaik mungkin dibandingkan harus mengambil pekerja dari luar negeri. Kami tidak terburu-buru menjadi negara maju dan kaya tapi penduduk aslinya tinggal di pinggiran seperti Singapura.
Nur Endah Chairani
Pendidikan Sejarah, 2015
Staf Bidang Akademik HMP Ganesha
