Jas almamater adalah salah satu identitas atau simbol bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Kebanyakan yang mahasiswa baru ketahui, Uang Kuliah Tunggal (UKT) akan mencakup biaya pembelian jaket almamater. Namun, nyatanya tidak di Universitas Sebelas Maret (UNS).
Pada tahun 2020 biaya almamater di UNS dipisah dengan biaya UKT. Hal ini membuat banyak mahasiswa yang kurang setuju dengan kebijakan biaya almamater saat ini. Yovina Lestari Santosa mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi angkatan tahun 2021 menyatakan pendapatnya yang kurang setuju atas kebijakan tersebut, “Kurang setuju, karena setahu saya waktu SMA di beberapa universitas sekalian membayar UKT itu sekalian sudah include dengan membayar biaya almamater. Jadi, seharusnya tidak ada pemisahan biaya dari pembayaran almamater dengan UKT atau disendirikan”.
“Saya sebagai mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP K) 2021 mendapat berita bahwa jaket almamater tidak termasuk pada pembiayaan perkuliahan di KIP K itu cukup kaget karena yang saya kira di tahun-tahun sebelumnya itu biaya almamater sudah include dengan pembayaran UKT di pertama kali walaupun kita nanti kalau kelak kita disahkah menjadi mahasiswa bidikmisi atau KIP K”, tambah Yovina dari sudut pandang mahasiswa penerima KIP K
“Saya pribadi merasa sangat sangat keberatan, karena dimasa pandemi ataupun tidak pandemi saat itu sangat mempengaruhi kondisi perekonomi kita sebagai calon mahasiswa baru yang masuk ke perguruan tinggi. Biaya yang terus dikeluarkan dengan pengambilannya yang berbeda dan berkala mengakibatkan pengeluaran semakin banyak.” tambah Yovina.
Fatimah Diyah Ajeng Anggraini selaku Menteri Analisis Kampus dan Pendidikan Tinggi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS 2022 menyatakan hal ini dikarenakan pengaruh dari keterlambatan jaket almamater di tahun 2019, “Pengeluaran biaya almamater dari unsur UKT pertama kalinya ada di tahun tersebut yang merupakan impact dari keterlambatan jaket almamater untuk tahun angkatan 2019”. Sebab pada dasarnya, dari pihak BEM sendiri baru mengetahui permasalahan tersebut pada saat berdialog dengan (Biro Kemahasiswaan dan Alumni) MAWA dan (Seleksi Penerimaan Mmahasiswa Baru) SPMB pada saat timeline mahasiswa baru. Ada salah satu perwakilan MAWA yang menyampaikan hal tersebut sehingga adanya statement tersebut yang kemudian membuat pihak BEM melakukan cross check ulang kepada anggota BEM tahun-tahun sebelumnya, tapi menurut keterangan yang ada tidak ada kesepakatan tersebut yang diusulkan oleh BEM dari tahun 2020 dan 2021 apalagi sekarang 2022. Pada kenyataanya, dari pihak BEM sendiri tidak ada kesepakatan terkait hal tersebut, “Kemudian, sewaktu kita melakukan audiensi terbuka bersama Wakil Rektor 1 dan beberapa perwakilan kampus, teman-teman BEM membuktikan sebelumnya tidak ada kesepakatan seperti itu apalagi yang berasal dari BEM karena dalam nota kesepakatan audiensi di tahun 2020 pun dinyatakan bahwa BEM mengusulkan untuk adanya pengembalian jaket almamater di tahun 2021 sebab kebijakan yang ada di tahun 2020 almamater telah dikeluarkan” tutur Fatimah Diyah Ajeng Anggraini Menteri Analisis Kampus dan Pendidikan Tinggi BEM.
Dari munculnya isu-isu yang ada, mahasiswa berharap sistematika dari transaksi pembelian jaket almamater bisa diperbaiki lagi dan ditekan lagi harganya karena kebutuhan calon mahasiswa baru tidak hanya pembiayaan UKT dan jaket almamater, namun juga kebutuhan hidup yang lainnya.
“Harga dari jaket almamater bisa ditekan dan diminim pembayarannya untuk mahasiswa reguler atau KIPK. Sebab tidak semua mahasiswa berkemampuan untuk membeli jaket almamater. Saya harap bisa ditekankan pembiayaannya dan diperbaiki sistematika transaksinya. Dan saya tidak memihak pada anak yang kekurangan atau tidak. Tapi juga mahasiswa reguler karena untuk biaya hidup, biaya UKT itu dipisah jadi akan ada pembekakan pengeluaran. Semoga bisa ditekan, diminim, dan diatasi pembiayaan pemisahan biaya almamater itu kelak.” Harap Yovina.
Nastiti_
Pita_
