PENGANGGURAN VS GURU HONORER

Dilansir dari Liputan6.com saat rapat terbatas dengan sejumlah anggota kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah akan segera merealisasikan program Kartu Prakerja pada bulan Januari 2020 mendatang. Total anggaran program Kartu Pra-Kerja di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 adalah sejumlah Rp 10 triliun. Setiap peserta program Kartu Pra-Kerja akan mendapatkan tunjangan Rp 3.650.000 hingga Rp 7.650.000 dalam waktu 6-12 bulan, biaya ini bergantung dari jenis pelatihan yang dilakukan oleh peserta.

Kartu Pra-Kerja adalah kartu yang digalangkan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia. Kategorinya yakni untuk mereka yang belum memiliki keterampilan yang dikhususkan bagi anak muda yang baru tamat SMA atau perguruan tinggi (fresh graduate), pekerja eksisting, hingga korban PHK. Kartu Pra-Kerja ini merupakan kebijakan Jokowi untuk mengurangi pengangguran dan pembekalan kepada calon pekerja. Sama seperti yang dilakukan di negara Eropa, yaitu pengangguran akan dibiayai selama mengikuti pelatihan kerja.

 

Pro dan Kontra Rencana Kartu Pra-Kerja

Beberapa pihak berpendapat bahwa rencana Kartu Pra-Kerja ini seharusnya diapresiasi karena menjadi terobosan yang baik untuk mengurangi angka kemiskinan. Kemampuan untuk membiayai pengangguran ini sudah menjadi tugas negara untuk memenuhinya. Penerima Kartu Pra-Kerja ini diharapkan memiliki bekal keterampilan sesuai dunia industri dan meningkatkan kapasitas kewirausahaan. Namun, beberapa kalangan masyarakat kontra dengan adanya Kartu Pra-Kerja ini. Program ini dinilai bisa membuat ketergantungan karena pemegang kartu tetap digaji meskipun belum mendapat pekerjaan. Selain itu, mengingat hutang negara yang sangat banyak, anggaran dan sumber dana yang belum pasti masih menjadi perbincangan. Selain itu, dikhawatirkan program Kartu Pra-Kerja ini membebani keuangan negara serta menambah hutang negara yang sudah sangat banyak. Kebijakan seperti ini cocok diterapkan pada negara maju dengan jumlah penduduk yang sedikit. Sedangkan di Indonesia jumlah penduduknya sangat banyak, ditambah lagi jumlah pengangguran yang tidak sedikit.

Bila dikaitkan dengan guru honorer, kebijakan Kartu Pra-Kerja ini sangat merugikan. Para pengangguran akan digaji setiap bulannya, sedangkan gaji guru honorer masih susah untuk dikeluarkan. Sampai sekarang banyak guru honorer yang belum menerima gaji, ada yang bergaji sekali tiga bulan, sekali enam bulan, bahkan ada yang tidak menerima gajinya. Banyak guru honorer yang demo karena gaji mereka belum dibayar. Selama ini, para guru honorer terlihat kurang diperhatikan oleh pemerintah, rasanya tidak adil bagi guru honorer melihat kebijakan Kartu Pra-Kerja yang akan diterapkan oleh Jokowi ini.

Dilansir dari beritakini.co, Didi Suprijadi Mantan Ketua PB PGRI menyoroti rencana pemerintah mengenai diterbitkannya kartu Pra-Kerja. “Bila rencana pemberian Kartu Pra-Kerja ini dilaksanakan, maka akan terlihat di mana letak keberpihakan pemerintah terhadap guru honorer. Guru honorer sudah bekerja puluhan tahun, memiliki sertifikat pendidik dengan jalan mandiri dan hanya mendapatkan honor Rp 300 – 500 ribu per bulan. Itupun dibayarkan tiap tiga bulan serta bekerja di instansi pemerintah. Sedangkan pemegang Kartu Pra-Kerja belum bekerja, mendapatkan insentif Rp 500 ribu per bulan dan sertifikasi dibiayai pemerintah serta bekerja rencananya bukan di instansi pemerintah,” katanya.

Guru honorer yang sudah jelas pengorbanannya masih terlunta-lunta sedangkan pengangguran malah yang digaji. Lebih baik pemerintah mengangkat dulu para pekerja honorer yang sudah bertahun-tahun, bahkan ada puluhan tahun yang bekerja untuk negara. Oleh sebab itu, sebelum dikeluarkannya kartu Pra-Kerja ini dirasa perlu dilakukan kajian lebih mendalam lagi mengenai manfaat dan keefektifan dari Kartu Pra-Kerja tersebut. Jangan sampai Kartu Pra-Kerja hanya menguntungkan beberapa pihak saja dan di sisi lain ada pihak yang dirugikan. Mengingat sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

 

 

Ika Wulandari

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *