Pembentukan Satuan Petugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Belum Tuntas, Rencana Rampung Bulan Juli

Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi latar belakang terbentuknya Satuan Petugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Univesitas Sebelas Maret (UNS). 

Menindakllanjuti peraturan Permendikbud No. 30 Tahun 2021, UNS segera membentuk Satgas PPKS dengan tujuan untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang inklusif tanpa kekerasan diantara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus di perguruan tinggi. 

Karena maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menimbulkan kecemasan beberapa kalangan mahasiswa. Hal ini sejalan dengan pernyataan Aida Rizkiatul Zahra mahasiswa Ilmu Hukum 2021. “Ditambah sekarang kasus sexual harassment lagi banyak-banyaknya. Ya, rasanya takut, miris dan berharap bisa melindungi diri serta terlindungi,” ungkapnya.

Sehingga hadirnya PPKS di UNS ditunggu oleh mahasiswa sebagai kanal khusus dan resmi dalam mencegah dan menangani masalah kekerasan seksual. 

Hilmi Ash Shidiqi Wakil Presiden BEM UNS 2022 menjelaskan bahwa adanya pembentukan Satgas PPKS di UNS, mahasiswa jadi mengetahui suatu patokan pasti untuk kemana bisa melaporkannya.

“Dengan adanya Satgas ini membuktikan bahwa UNS bersungguh sungguh untuk menghadirkan ruang aman di lingkungan kampus. Mungkin sebelumnya ketika teman-teman mengalami kekerasan seksual itu akan bingung pengadvokasian dan laporannya itu ke mana. Dengan adanya Satgas PPKS ini kita sudah memiliki gambaran, kita ada suatu patokan pasti untuk kemana kita bisa melaporkan dan mengadvokasi,” tutur Hilmi.

Bandi selaku Wakil Rektor Umum dan SDM mengungkapkan bahwa UNS langsung membentuk tim dengan keputusan rektor 1668/UN/27/KP/2021, tertanggal 20 September 2021. “Padahal Permendikbud itu keluar tahun 2021 dan kita termasuk cepat,” ungkapnya (1/7).

Namun demikian, setelah sosialisasi dari kementerian harus dibentuk Panitia Seleksi (Pansel) terlebih dahulu kemudian dibentuk Satgas dari keputusan Pansel yang kemudian menggantikan SK Rektor Nomor 1668,” ujarnya. 

Seperti yang disampaikan Bandi, pembentukan dan penetapan anggota satgas PPKS harus melalui Pansel. Pansel bertugas menyeleksi anggota Satgas lalu merekomendasikan anggota Satgas kepada pemimpin perguruan tinggi untuk ditetapkan.

Perkembangan pembentukan Satgas PPKS di UNS sendiri sampai di tahap Pansel sudah mengusulkan siapa yang akan menjadi anggota satgas PPKS dengan melewati tes lisan dan tertulis. Mengingat ketentuan pada Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Pasal 27 ayat 3 dan 4 menyatakan bahwa anggota Satgas berjumlah gasal paling sedikit lima orang dan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota.

“Rapat Pantukhir Pansel terakhir pada Selasa 28 Juni siapa yang akan diusulkan menjadi Satgas. Karena kita mengikuti yang disampaikan di sosialisasi dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dan kita sudah mulai bekerja,” ujar Bandi.

Bandi menambahkan bahwa Satgas PPKS di UNS akan ditetapkan bulan Juli ini. “Pembentukan satgas saya berharap Juli ini dan segera dengan mengusulkan wanita karena 2/3 harus wanita,” tambahnya.

Hilmi berharap mahasiswa turut mengawal dalam pembentukan Satgas ini. Karena dalam perjalanannya Satgas ini ke depannya itu akan menjadi salah satu tugas yang sangat penting untuk dihadirkan di tengah-tengah mahasiswa.

“Dengan adanya Satgas ini bisa memberikan suatu ruang aman atau mungkin bisa menghadirkan suatu keamanan bagi teman-teman mahasiswa ketika nantinya teman-teman mengalami gangguan atau kekerasan itu bisa diadvokasikan dan terselesaikan dengan baik dan harapannya Satgas ini tidak hanya menanggulangi terkait isu kekerasan seksual tapi juga bisa mencegah terjadinya seksual di lingkungan kampus yang juga tugas kita semua sebagai seorang mahasiswa,” tambah Hilmi.

Selain itu, saat ini masih banyak mahasiswa UNS yang belum mengetahui terkait adanya pembentukan satgas PPKS di UNS, Silmi Najma Mumtaza mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran 2021 mengungkapkan bahwa, “Sejujurnya baru mendengar kabar ini apabila UNS akan membentuk satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus, seharusnya dari pihak kampus bisa memberikan sosialisasi kepada mahasiswa UNS,” tuturnya.

Dengan adanya hal tersebut, mahasiswa berharap pembentukan satgas PPKS lebih disosialisasikan agar dapat berjalan dengan optimal untuk mencegah serta menangani adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Kezia_

Fatin_

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.