Negara Hukum Golok

Negara dimana hukum bertindak bagaikan golok yang semakin tajam ke bawah, dan semakin tumpul ke atas. Padahal, seharusnya hukum itu berlaku bagaikan sebilah pedang panjang yang tajam disemua sisi-sisinya. Hukum seharusnya tidak pandang bulu dalam mewujudkan keadilan rakyat

Masih segar diingatan kita kasus yang menimpa Nenek Asyani, seorang nenek yang berusia 63 tahun yang dituduh mencuri 7 batang kayu dari Perum Perhutani. Tak hanya itu, pada tahun 2009 lalu, kasus yang serupa dialami oleh Nenek Minah yang diadili dengan keras, karena telah mengambil 3 buah kakao di kebun milik PT. Rumpun Sari Antan. Masih banyak kasus-kasus kecil lainnya yang dialami oleh rakyat miskin di Indonesia yang diadili sangat keras di depan pengadilan.

Banyak rakyat miskin di Indonesia yang tidak mendapatkan perlindungan dan perlakuan hukum sesuai dengan aturannya. Rakyat miskin sering dipaksa untuk mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya, padahal mereka tidak atau belum tentu melakukan hal yang demikian. Alasan-alasan pemaaf seperti dalam keadaan yang terpaksa/keadaan yang mendesak melakukan pencurian,  tidak diindahkan oleh para penegak hukum. Himpitan ekonomi rakyat kecil-lah yang banyak melatarbelakangi kasus-kasus kecil itu terjadi.

Hukum saat ini, berlaku bagaikan golok yang semakin tajam ke bawah. Pelanggaran-pelanggaran kecil yang dilakukan oleh rakyat miskin diadili seberat-beratnya untuk menciptakan kepastian hukum. Hukum diberlakukan begitu ketat dan keras dalam mengadili kasus-kasus kecil rakyat miskin. Rakyat miskin yang buta hukum dan tidak mampu membayar kuasa hukum, sering dihilangkan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum. Sehingga, keadilan sering dinomor duakan untuk mencapai kepastian hukum.

Bandingkan saja dengan kasus-kasus korupsi yang dilakukan para pejabat publik di Indonesia. Mereka yang jelas-jelas telah memakan bertriliun-triliun uang rakyat, malah dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Terlebih lagi, banyak para koruptor yang mendapatkan remisi (pengurangan hukuman) setiap tahunnya. Semakin bobrok saja negara ini jika hal tersebut terus terjadi. Hal ini akan menyebabkan semakin besar pula angka korupsi di Indonesia, karena para koruptor hanya butuh berada dalam penjara beberapa saat saja, setelah itu kembali menikmati uang hasil korupsinya tadi.

Mengenai remisi yang diberikan kepada para koruptor, saya sangat tidak setuju dengan hal itu. Penyebabnya karena menurut saya tindakan korupsi itu disamping merupakan kejahatan yang luar biasa, juga merugikan rakyat banyak. Koruptor yang berfoya-foya dengan uang rakyat tidak pantas mendapatkan remisi dalam menjalankan masa hukumannya. Jika perlu malah seharusnya diberikan hukuman yang seberat-beratnya dan diberikan denda untuk mengembalikan semua uang yang telah dikorupsinya. Dengan adanya remisi bagi para koruptor ini, maka hukuman yang diberikan tidak akan menciptakan rasa jera bagi para pelakunya.

Aturannya

Dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRIT 1945), telah dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dari pasal diatas jelas bahwa, seharusnya sebuah hukum itu ditegakkan dengan baik dan tidak pandang bulu terhadap pelaku-pelakunya. Hukum itu memang tidak dapat berlaku obyektif, tetapi harus subyektif pada keadilan. Untuk itu, hukum sebagai alat untuk menciptakan rasa keadilan, perlu dibenahi ulang dalam pelaksanaan/praktiknya.

Hukum harusnya ditegakkan bagaikan sebilah pedang panjang yang sangat tajam disemua sisinya. Hal ini berarti bahwa sebuah hukum harusnya ditegakkan ke semua orang, tanpa pandang bulu sesuai amanat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRIT 1945 diatas. Hukum berlaku sama bagi semua orang yang melakukan pelanggaran dan kejahatan. Hukum bertujuan menciptakan rasa keadilan terlebih dahulu, baru kemudian hukum bertujuan untuk menciptakan kemanfaatan dan kepastian hukum.

Demokrasi Protektif

Jika dilihat dari aspek demokrasi protektif, maka pelaksanaan hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan bagi semua rakyatnya. Dalam demokrasi protektif seharusnya terwujud perlindungan dari para pemimpin dan sesama warganya untuk dapat mencapai kenyamanan, keamananm dan kesejahteraan hidup. Pemimpin negara yang memegang kekuasaan berkewajiban melindungi semua hak-hak warga negaranya, termasuk juga hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat hendaknya ditegakkan dan dilakukan oleh semua komponen dalam negara, baik oleh pemimpin negara, para pembuat kebijakan, para penegak hukum maupun oleh rakyat sendiri. Hukum yang baik untuk menciptakan keadilan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyatnya dan pada akhirnya akan memberikan kebahagiaan bagi semua orang.

Haniatul Hidayah

Sekretaris Litbang LPM Motivasi

Periode 2014/2015

Be Sociable, Share!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *