Mitos Luar Negeri yang Melekat di Masyarakat Indonesia

Sewaktu saya kecil, tidak terlalu ingat bagaimana rincian awal ceritanya, saya sudah tertarik untuk bepergian ke luar negeri; entah untuk melanjutkan studi, mencari pekerjaan, atau sekadar berjalan-jalan. “Pokoknya harus bisa ke luar negeri,” pikir saya saat berumur sekitar sembilan tahun. Apa yang ada di dalam pikiran saya sewaktu masih kecil memang sangat polos, melihat ‘luar negeri’ ini sebagai sesuatu yang sangat eksklusif dan menyenangkan, sebagai materi yang harus dicapai dan akan menjadi patokan kesuksesan saya. Pemikiran seperti ini dulu didorong oleh eksposur yang diberikan media, dalam kasus saya berupa film dan anime. Saya menyadari bahwa media lebih condong menampilkan ‘keindahan’ di balik kata ‘luar negeri,’ sehingga membuat saya sebagai penonton tersihir untuk mengeksplor ‘luar negeri’ itu tadi. Merefleksi kembali pemikiran saya di masa-masa sekolah dasar, sekarang apa yang saya rasakan malah sebaliknya; bermigrasi ke luar negeri tidak mungkin seindah itu. Bepergian ke luar negeri bukan perkara mudah yang dapat langsung dilakukan ketika sudah memiliki dana. Pada kenyataannya bukan uang yang menjadi masalah utama dalam bermigrasi, namun masalah-masalah sosio-kultural yang turut mengikuti seorang calon migran.

Dari beberapa fenomena mengenai proses bermigrasi, seorang migran kerap dianggap sebagai ancaman oleh masyarakat asal dari tempat tujuan migran tersebut. Masyarakat asal melihat para migran telah merebut ‘jatah’ mereka sebagai warga (negara) setempat, merasa jatah yang didapat dari pemerintah menjadi berkurang karena kedatangan migran—berupa hak atas kepemilikan dan kekuasaan. Kasus seperti ini sering kali dibahas sebagai topik di dalam perkuliahan, dan agaknya yang kerap menjadi contoh adalah masyarakat di wilayah Eropa. “Mengapa bermigrasi ke sini? Menagapa melanjutkan studi di sini? Mengapa memilih bekerja di sini?” pertanyaan-pertanyaan seputar mengapa itu sering diajukan, seolah sangsi dengan keberadaan migran-migran ini, bahkan pendatang acap kali diacuhkan di dalam pertemuan kelompok. Karena banyaknya diversitas dan orang luar yang masuk ke suatu negara, tentu menjadikan warga setempat memiliki kekhawatiran tersendiri. Tidak hanya sampai di situ, dari sistem tatanan kerja pun pendatang didiskriminasi, seperti tidak dapat mendapatkan kesempatan yang sama untuk menempati suatu jabatan tinggi. Jabatan yang didapat akhirnya terbatas, meski sebenarnya migran ini lebih dari mampu.

Orang berkulit putih, beberapa kali dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi, akrab dikaitkan dengan kuasa dan kekayaan. Padahal tidak semuanya seperti itu, yang namanya kehidupan selalu ada yang dianggap ‘atas’ dan ‘bawah,’ begitu pula masyarakat kulit putih, tidak semua berada di atas. Konsep ‘baik-baik’ mengenai orang berkulit putih mungkin sudah dipengaruhi sejak pemerintahan kolonialisme, di mana para aristokratnya selalu dituntut untuk menampilkan potret diri yang menawan, harus berpenampilan sesuai standar yang ditentukan pemerintahan mereka kala itu. Orang Eropa yang kita lihat di Indonesia saat masa kolonialisme dengan mereka yang sedang berada di negara asalnya, ternyata berbeda. Di negara asal, banyak yang merasa sama seperti kita, merana karena kekurangan. Sejauh ini agaknya negara-negara dan masyarakat Eropa masih menjadi poros perspektif dari masyarakat Indonesia. Terutama di media sosial, saya kerap melihat fenomena yang menunjukkan rasa ‘keirian’ terhadap Eropa, dari segala aspek sistemnya. Contohnya ada satu kejadian yang masih segar berada di ingatan saya; beberapa bulan lalu ketika DPR RI mengesahkan UU Cipta Kerja, ada kenalan saya yang mengatakan, “ingin pindah ke Eropa saja, karena pemerintahan di negeri sendiri sudah tidak benar.”

Menurut saya sendiri, untuk bermigrasi ke luar negeri harus memiliki tujuan yang sangat kuat dan kesiapan diri yang matang, tidak hanya biaya. Karena saat sampai di negara tujuan, tidak mungkin seorang migran tidak diterpa angin topan, migran harus benar-benar tahu apa yang sebenarnya diinginkan di negara tujuan. Bila setelah ini banyak yang ingin bekerja di luar negeri karena Indonesia mengesahkan UU Cipta Kerja, rasanya juga kurang pas. Contohnya saja di Inggris (di wilayah tertentu), saya pernah membaca melalui artikel, bahwa pemberian gajinya juga berdasarkan jam kerja, tidak ada upah minimumnya; belum lagi masih tetap harus membayar pajak yang cukup tinggi. Bermigrasi ke luar negeri malah bisa jadi lebih membahayakan, karena seorang calon migran belum tentu mengetahui dan memahami semua peraturannya. Selain menjalankan sistem peraturan, masih harus menghadapi berbagai diskriminasi dari masyarakat setempatnya; tidak bisa ditampik kalau rasisme yang ada di luar sana sangat mengerikan. Terkadang pekerja migran juga harus membiayai dirinya serta keluarga yang ada di kampung halaman. Saat nanti memutuskan pulang ke kampung halaman, masih harus mendengar pembicaraan tetangga yang tidak semuanya positif. Bahkan bagi migran yang melanjutkan studi, sering dikatakan menjadi seseorang yang ‘liberal’ dalam konotasi negatif karena bersekolah di luar negeri.

Artinya, tidak semua orang yang bepergian ke luar negeri (sebagai pekerja, melanjutkan studi, atau kepentingan lainnya) ini menandakan mampu dan otomatis berada di kelas atas, sebab sebagai pendatang banyak hal yang kemudian ‘dibatasi’. Masyarakat Indonesia, atau setidaknya di lingkungan sekitar saya, masih banyak yang menganggap pergi ke luar negeri akan menjadikan seseorang itu sukses dan terjamin kebutuhan hidupnya—sama persis seperti konsep berpikir saya sewaktu kecil. Lantas mengapa masih banyak yang ingin pergi ke luar negeri meski tidak selalu menjamin kesuksesan calon migran? Rasa ‘penasaran’ dapat menjadi salah satu faktor pendorong. Karena penasaran dengan bagaimana pengalaman bekerja atau tinggal di negeri orang, dapat membuat seseorang ingin mencoba-coba sambil mencari peruntungan di sana. Selain itu, menurut saya, mitos-mitos yang berkembang di masyarakat mengenai luar negeri merupakan pendorong utama dari meningkatnya rasa penasaran masyarakat. Peran media yang masif juga tidak bisa ditinggalkan. Ketiganya menjadi saling berkaitan, berpengaruh dan mempengaruhi; sehingga rasanya proyeksi mengenai luar negeri ini perlu direkonstruksi kembali, sehingga calon migran tidak hanya pergi karena rasa penasaran, namun karena tujuan kuatnya.

Putri Sekar_

Universitas Gadjah Mada

Referensi

Ann Laura Stoller. 1989. “Rethinking Colonial Categories. European Communities and the           Boundaries of Rule” in Comparative Studies in Society and History, Vol. 31, No. 1.

Seth M. Holmes and Heide Castañeda. 2016. “Representing ‘European Refugee Crisis” in            Germany and Elsewhere: Deservingness and Difference, Life and Death” in America            Ethnologist, 43: 1.

Telegraph.co.uk. Exclusive: Workers at Liverpool not paid “Living Wage” despite club promise.   Diakses dari https://www.telegraph.co.uk/football/2018/08/17/liverpool-break-    promise-pay-workers-club-living-wage/ pada 9 Desember 2020, pukul 20:29 WIB.

Sumber foto: google

Be Sociable, Share!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *