Apatis Berujung Politik Praktis

Politik kampus adalah sebuah sistem perpolitikan yang dijalankan oleh mahasiswa di tingkat kampus khususnya yang tergabung dalam lembaga tinggi mahasiswa (BEM, DEMA, HMP, dan partai politik kampus). Mereka aktif mengawal kebijakan pemerintah baik di dalam maupun di luar kampusnya. Politik kampus seharusnya bisa menjadi ajang pembelajaran bagi para mahasiswa yang merupakan penerus generasi bangsa untuk kritis dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah terlebih jika itu menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Namun, sayangnya di kampus sendiri terbentuk tanggapan yang menyebutkan bahwa politik kampus hanya milik mereka para mahasiswa yang aktif di organisasi. Bahkan sentimen yang lebih pedas menyebutkan bahwa politik kampus hanya digaungkan oleh mahasiswa yang tidak fokus kuliah. Mereka hanya mengkritik namun dalam kenyataanya mereka tidak lebih baik. Mayoritas mahasiswa yang seharusnya sudah melek politik ini malah cenderung bersikap apatis dan acuh tak acuh terhadap segala kebijakan ataupun keadaan poltik di kampusnya.

Ketika ada kebijakan yang dirasa kurang pas mereka hanya mampu berbisik-bisik satu sama lain tanpa tahu harus mengadu ke mana apalagi menemukan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Adanya organisasi di kampus yang sedianya berdiri untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa ini pun kurang dirasa manfaatnya oleh mahasiswa. Bahkan yang lebih miris mereka tak menganggap penting keberadaan apalagi peran dari organisasi tersebut.

Contoh paling nyata adalah ketika ada pemilihan presiden BEM. Meski sudah diberi judul yang istimewa yakni Pemilihan Raya, nyatanya di lapangan masih banyak mahasiswa yang tak ikut merayakan pesta demokrasi kampus tersebut. Padahal posisi presiden BEM mempunyai peran penting dalam pergerakan mahasiswa di perpolitikan kampus. Hal ini dibenarkan oleh ucapan ketua DEMA UNS yang menyebutkan bahwa beberapa partai poltik di kampus sudah tidak aktif berkegiatan apalagi berpartisipasi dalam perpolitkan kampus. Jika mereka yang menjadi partisipan aktif menggunakan partai sebagai ajang eksistensi saja, lalu bagaimana dengan mahasiswa yang tidak tertarik berorganisasi?

Para aktivis organisasi poltik kampus yakni BEM ataupun DEMA pun akhir-akhir ini lebih didominasi oleh kepentingan organisasi eksternal kampus. Sehingga dalam menentukan sikap atas suatu kebijakan, mereka cenderung mengikuti kebiasaan atau pendapat mayoritas kelompoknya. Suara-suara dari luar kelompok itu cenderung diabaikan meski mempunyai solusi yang lebih konkret. Perlahan mahasiswa yang merasa berbeda dengan kelompok yang mendominasi lembaga tinggi mahasiswa pun memilih diam bahkan tak lagi mengikuti kegiatan organisasi. Mereka juga tak lagi memikirkan sikap atas kebijakan tertentu meski kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak buruk.

Dominasi kelompok yang kian terasa di dalam suatu organisasi juga dipengaruhi oleh organisasi eksternal kampus, yang telah mempunyai jaringan tertentu. Terlebih jika pimpinan organisasi lembaga tinggi kampus merupakan anggota aktif dari suatu organisasi eksternal. Mau tak mau ada pengaruh dari luar kampus yang turut menjadi pertimbangannya ketika menetapkan suatu kebijakan. Lebih parah lagi jika dipaksakan ada pengkaderan dari organisasi ekternal tersebut. Tak jarang ada beberapa kegiatan atau kebijakan organisasi kampus yang ditunggangi oleh kepentingan pihak yang tak bertanggungjawab.

Pengaruh organisasi eksternal kampus dapat dimanfaatkan oleh partai politik yang ingin mendoktrin kepentingannya di kalangan mahasiswa. Mahasiswa merupakan basis massa potensial yang sangat mudah dimanfaatkan oleh partai politik untuk mencapai kepentingannya baik secara kuantitas maupun kualitas. Adanya gerakan politik di kampus yang seharusnya menjadi kesadaran mahasiswa untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah, baik di dalam (birokrat kampus) maupun di luar (pemerintah daerah dan pusat), justru dimanfaatkan beberapa parpol besar untuk melancarkan politik praktis.

Keadaan yang telah dipaparkan di atas harus segera dihentikan. Namun hal tersebut tentu tidak mudah dilakukan. Para punggawa perpolitikan kampus harus menyadari bahwa mereka bukan hanya berfungsi untuk mengawal kebijakan, tetapi juga mengembangkan kesadaran politik mahasiswa secara umum, terutama di kampusnya. Para mahasiswa yang merupakan sasaran empuk politik praktis harus memiliki sikap kritis terhadap segala bentuk kebijakan yang berpengaruh terhadap masyarakat luas dimana mereka adalah bagian dari masyarakat tersebut.

Alfi Nurjannah

 

Be Sociable, Share!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *